●
Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :
1.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan.
2.
Pemerintahan yang baik (good governance)
3.
Pembangunan sosial
Untuk
mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang
sesuai dengan sasaran atau tujuan antaranya. Sasaran atau tujuan tersebut dapat
dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Intervensi
jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi
pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak hingga
saat ini sebagian besar wilayah indonesia masih daerah pedesaan dan sebagian
besar penduduk indonesia bertempat tinggal dan bekerja di pedesaan. Demikian
juga sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di sektor
pertanian. Di pihak lain, sumber utama kemiskinan di pedesaan maupun di
perkotaan berasal dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A.Lewis,
pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang
membuat tingkat kemiskinan di pedesaan lenih tinggi dari pada perkotaan. Akibat
ketimpang ini terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah
perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan.
Intervensi
lainnya adalah manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Hal ini sangat
penting karena hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA akan dengan sendirinya
menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang
berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.
Pembangunan
transpotasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan
masyarakat sepenuhnya (stakeholders’ participation) dalam proses pembangunan,
dan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial) juga merupakan
intervensi jangka pendek yang sangat pendek.
●
Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai
berikut .
1.
Pembangunan Sektor Swasta
Peranan aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak
ekonomi/sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus
ditingkatkan.
2.
Kerjasama Regional
Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus indonesia
sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kerja sama yang baik dalam segala
hal, baik di bidang ekonomi, industri, dan perdagangan, maupun nonekonomi
(seperti pembangunan sosial), bisa memperkeci kemungkinan meningkatnya gap
antara provinsi-provinsi yang kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya
(miskin) SDA.
3.
Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan Administrasi
Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk
kebutuhan publik, termasuk juga sistem administrasinya, sangat membantu usaha
untuk meningkatkan cost effectiveness dari pengeluaran pemerintah untuk
membiayai penyediaan/pembangunan/penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum,
seperti pendidikan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain
4.
Desentralisasi
Tidak hanya desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam
penentuan strategi/kebijakam pembangunan ekonomi dan sosial daerah sangat
membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam negeri. Desentralisasi seperti
itu memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan
dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembagunan ekonomi dan sosial
di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komparatif dan kompetitif yang
dimiliki masing-masing daerah.
5.
Pendidikan dan Kesehatan
Tidak diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang
baik bagi semua anggota masyarakat di suat negara merupakan prakondisi bagi
keberhasilan dari anti-poverty policy dari pemerintah negara tersebut. Oleh
karena itu, penyediaan pendidikan (terutama dasar) dan pelayanan kesehatan
adalah tanggung jawab mutlak dari pemerintah di mana pun, baik di DCs maupun
LDCs. Pihak swasta bisa membantu dalam penyediaan tersebut, tetapi tidak
mengambilalih peranan pemerintah tersebut.
6.
Penyediaan Air Bersih dan Pembangunan Perkotaan
Sama
seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan
pembangunan perkotaan, terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama,
seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi
dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik (seperti
jalan raya, waduk, listrik, dan sebagainya), merupakan intervensi yang efektif
untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di perkotaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar